Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) setidaknya menemukan 5 (lima) masalah pokok RUU Cipta Kerja terkait agraria yang akan bahayakan petani dan masyarakat adat, menghambat realisasi reforma agraria dan memperparah konflik agraria structural di Indonesia, sehingga perlu.
Bersama rakyat, menegaskan kembali jalan pembaruan agraria sejati. ADVOKASI KEBIJAKAN. Mendorong perubahan kebijakan agraria yang berpihak kepada pemenuhan hak atas tanah bagi rakyat. KAMPANYE. Mengelola dan menyebarluaskan pengetahuan, serta informasi seputar isu agraria sekaligus membangun kesadaran publik tentang reforma agraria .
27/04/2020 · JawaPos.com – Penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) masih terus bermunculan. Selain kalangan buruh, RUU itu juga menuai penolakan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Lembaga yang berfokus pada persoalan pertanahan tersebut meminta DPR dan pemerintah menghentikan seluruh pembahasan di semua klaster.
27/04/2020 · Konsorsium Pembaruan Agraria menilai Omnibus Law Cipta Kerja lebih mengedepankan kepentingan investor dan membuat petani menjadi buruh kecil pada industri besar. Terkini Jangan Ketinggalan, PKS Sulsel Siapkan 200 Dosis Vaksin Covid-19, 05/03/2020 · Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus diprotes berbagai pihak, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Rancangan berbentuk omnibus law itu dinilai membahayakan petani dan masyarakat adat, menghambat realisasi reforma agraria , dan memperparah konflik struktural agraria di Indonesia.
11/08/2020 · JAKARTA, KOMPAS.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti sejumlah perubahan ketentuan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah.. Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria , memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik.
06/10/2020 · JawaPos.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja banyak mendapat penolakan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi.
JAKARTA, KOMPAS.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria . “Atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum, RUU Cipta Kerja akan memperparah konflik.
Sesi kedua “Klinik Omnibus Law ” menghadirkan Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Tema yang diangkat adalah dampak pengesahaan RUU Cipta Kerja terhadap perjuangan reforma agraria . Dewi, memulai talk show dengan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung masalah-masalah fundamental sebab UU ini menabrak.
06/10/2020 · Aksi petani tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta (16/7/2020). (DOK/ Konsorsium Pembaruan Agraria ) KOMPAS.com – Sebanyak 35 investor global yang mengelola aset senilai 4,1 triliun dollar AS (Rp 60.339 triliun) buka suara mengenai disahkannya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020).